Gugatan Kades Buayan Ditolak

Kasus Rebutan Tanah Bengkok

KEBUMEN- Rebutan tanah bengkok 1,2 hektare (ha) antara Desa Buayan dan Rogodadi Kecamatan Buayan, Kebumen, memasuki babak baru. Pengadilan Negeri (PN) Kebumen, kemarin menolak gugatan Kades Buayan Moch Basirun.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim H Widiono SH MBA didampingi hakim anggota Fatchul Bahri SH dan Indriyanto SH, majelis juga menolak sanggahan (eksepsi) Kades Rogodadi Idah Mugiono.

Namun, majelis mengabulkan sebagian gugatan balik Kades Rogodadi itu terhadap Kades Buayan, antara lain tuntutan ganti rugi pengolahan tanah bengkok senilai Rp 195.538.000. Penggugat yang menunjuk Kuasa Hukum R Waloejo Soegeng juga masih dibebani membayar biaya perkara.

Kuasa Hukum Kades Buayan Waloejo Soegeng menyatakan, pihaknya dianggap tidak mampu membuktikan adanya pemaksaan saat serah terima tanah bengkok pada 8 September 1998. Padahal, saat itu serah terima dilakukan atas desakan massa, karena di Kantor Kecamatan Buayan dipenuhi warga Rogodadi.

Banding

Wakil Ketua BPD Buayan Ponco Sudiro, mengaku sangat kecewa dengan putusan itu. Bahkan sebenarnya warga desa hari itu akan beramai-ramai datang ke PN. Namun, ia mencegahnya dan menghargai proses hukum.

”Namun kami sangat kecewa. Sebab, pada 1998 itu situasinya sangat genting dan warga kami diancam oleh warga Rogodadi yang juga membawa preman,” tandas dia seraya menyayangkan sikap kepolisian yang tidak pernah menanggapi laporan pidana soal pengambilalihan tanah bengkok itu.

Baik Waloejo Soegeng maupun Ponco Sudiro menyatakan, pihaknya akan melakukan upaya banding atas putusan PN Kebumen itu.

Sebaliknya, Kuasa Hukum Kades Rogodadi Drs KH Khambali SH mengaku puas atas putusan majelis hakim. Meski gugatan balik ganti rugi pengolahan tanah bengkok sejak 1945-1998 senilai Rp 1.150.028.000 hanya dikabulkan Rp 159 juta, itu sudah cukup.

Sebab, lanjut Khambali, keputusan majelis hakim itu menegaskan bahwa kepemilikan tanah bengkok seluas 1,2 ha sah secara hukum. Tuduhan adanya pemaksaan, juga tidak terbukti. (B3-76r)

Kronologis Sengketa Tanah Bengkok

– Pada Zaman Belanda, tanah desa/kemakmuran itu untuk menggaji para guru.

– Tanah tersebut terdiri dua bidang, hanya dibatasi parit.

– Kemudian Pemerintah menggaji para guru.

– Dilakukan undian atau lelang dan dimenangi Desa Buayan

– Sejak 1945 tanah bengkok itu diolah Desa Buayan.

– 1992 tercatat di buku pajak tanah tersebut atas nama Desa Rogodadi.

– 1998, tepatnya 8 September 1998, warga Rogodadi meminta ke Buayan.

– April 2004 Kades Buayan menggugat Kades Rogodadi

– 18 Agustus 2004 PN Kebumen menolak gugatan Kades Buayan. (B3-76r)

sumber: http://www.suaramerdeka.com/harian/0408/19/ked06.htm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: